Penanggulangan Trafficking: ​Dibutuhkan Keseimbangan Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

“Dewasa ini kejahatan perdagangan manusia sudah menjadi bisnis global yang melibatkan peredaran uang milyaran dolar” demikian disampaikan Andy Rachmianto, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dalam “Sosialisasi Diplomasi RI dalam Penanganan Perdagangan Orang di Kawasan dan Bali Process Policy Guide on Identifying and Protecting Victims of Trafficking” yang diadakan atas kerjasama Kemlu RI dengan FISIP, Universitas Hasanuddin, di Makassar.

Bagi Indonesia, wahana utama diplomasi penanggulangan perdagangan orang adalah Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime. Digagas oleh Indonesia dan Australia sejak 2002, melalui kerangka Bali Process, Indonesia juga mendorong pendekatan yang berimbang dalam penanganan perdagangan orang antara penegakan hukum dan perlindungan korban. Untuk itu, Indonesia aktif terlibat dalam penyusunan Policy Guides on Identification and Protection of Victims of Trafficking yang menjadi salah satu topik utama acara sosialisasi.

Selain itu, melalui Bali Process yang mempertemukan negara asal, transit dan tujuan dari perdagangan orang dan penyelundupan manusia, Indonesia senantiasa mendorong bentuk kerja sama internasional yang berdasarkan prinsip memikul beban (burden sharing) dan tanggung-jawab bersama (collective responsibility).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, juga meresmikan “Pusat Kajian Kejahatan Lintas Negara Terorganisir” di bawah FISIP, Universitas Hasanuddin.

Pembukaan Pusat Kajian tersebut di FISIP Universitas Hasanuddin dipandang tepat mengingat saat ini Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, telah menjadi hub lalu lintas manusia dari Timur ke Barat Indonesia. Diharapkan Pusat Kajian tersebut kelak dapat menjadi centre of excellence di bidang penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Sosialisasi menghadirkan berbagai narasumber dari Universitas Hasanuddin, Polri, Kejaksaan Agung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemlu dan Co-Manager Regional Support Office of the Bali Process. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, unsur pemerintah daerah, kalangan akademisi dan mahasiswa.
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :

Posting Komentar