Tiga Komunitas Indonesia Raih Equator Prize dari PBB

Tiga komunitas Indonesia, yakni Komunitas Adat Muara Tae, Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo (Formadat), dan Komunitas Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) berhasil memenangi Equator Prize, sebuah penghargaan pelestarian lingkungan tingkat internasional dari badan PBB.

Pengumuman 21 pemenang  Equator Prize telah dilakukan akhir tahun lalu di Paris, Perancis, saat digelar Konferensi Perubahan Iklim (COP21). Tiga pemenang penghargaan menjadi kebanggaan tersendiri karena 18 komunitas lain yang memenangkan penghargaan ini berasal dari 16 negara berbeda. Artinya, rata-rata negara hanya diwakili oleh satu komunitas. Hanya Indonesia yang punya tiga wakil di daftar pemenang.

Penghargaan Equator diberikan kepada komunitas lokal dan masyarakat adat di seluruh dunia yang melakukan berbagai inisiatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Komunitas-komunitas tersebut meraih penghargaan atas peran mereka di garda terdepan dalam melakukan konservasi lingkungan, pengentasan kemiskinan, penanganan perubahan iklim.

Kerja keras tiga komunitas Indonesia peraih Penghargaan Equator dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan alam, mendapat apresiasi tinggi dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

UNDP memberikan penghargaan kepada ketiganya pada 28 April lalu yang diserahkan langsung oleh Country Director UNDP di Indonesia Christophe Bahuet, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik, dan Sustainable Development Goals (SDGs) Mover UNDP Indonesia Reza Rahardian.

Petrus Asuy, perwakilan dari Komunitas Adat Muara Tae, mengatakan meraih Penghargaan Equator sangat besar artinya karena bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam melindungi dan membangun kembali hutan-hutan yang di sekitar mereka.

Petrus bercerita, sekitar 7 ribu hektare hutan di sekitar Desa Muara Tae telah lenyap karena digusur perusahaan sawit dan pertambangan. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah, termasuk hilangnya dua mata air utama dan tertutupnya sungai-sungai di sekitar desa.

“Kalau cari binatang buruan biasanya mudah, tapi sekarang susah karena binatang lari ke mana ada hutan,” ujar Petrus di Kantor UNDP, Jakarta Pusat.

Kerugian-kerugian itulah yang lantas mendorong Petrus untuk berjuang menyelamatkan hutan adat dari penebangan hutan, pertambangan, dan perusahaan kayu ilegal. Hingga saat ini masyarakat Muara Tae masih berjuang untuk mendapat pengakuan hukum atas tanah adat mereka. Di tengah konflik tersebut, komunitas ini berhasil menanam kembali 700 hektare lahan hutan mereka.

Sementara aktivis lingkungan dari Komunitas Peduli Lingkungan Belitung (KPLB), Budi Setiawan, mengatakan bahwa dengan memperoleh Penghargaan Equator, artinya tanggung jawab yang ia pikul jadi makin besar.

Segera setelah kembali dari Perancis tahun lalu, kata Budi, dia bersama dua pemenang lainnya langsung mengunjungi sejumlah sekolah dan kampus untuk bicara soal isu perubahan iklim.

“Mereka sebagian besar tahu apa itu perubahan iklim, tapi ketika ditanya bagaimana tindakan yang tepat untuk mecegah perubahan iklim, mereka kebingungan. Jadi mereka harus diberitahu lagi soal kesadaran,” ujar Budi.

Budi bersama komunitasnya dianggap sukses merehabilitasi dan melindungi hutan tropis, meningkatkan kelangsungan hidup, serta merestorasi ekosistem laut dan pasir. Hal itu dilakukan dengan menciptakan rencana konservasi laut regional dan lima pulau konservasi penyu –tempat 12 ribu bayi penyu berhasil dilepas ke laut dalam lima tahun terakhir. Selain itu, komunitas ini juga mampu menanam kembali 45 ribu bakau.

Lewi Gala Paru, perwakilan dari Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo (Formadat), bertutur bahwa Penghargaan Equator menjadi pendorong agar ke depan komunitasnya bisa lebih kreatif dalam menjaga lingkungan. Selama ini Formadat berhasil memproduksi berbagai komoditas organik seperti beras, sayuran, buah-buahan, dan kopi.

“Semua produk kami tidak ada yang terkontaminasi pupuk atau kimia lainnya. Mereka subur karena tanahnya memang subur. Bahkan dalam mengatasi hama pun kami secara tradisional,” ujar Lewi.

Lewi memaparkan, Formadat merupakan masyarakat adat lintas batas yang meliputi beberapa subkabupaten di Indonesia dan Malaysia, yaitu Sarawak (Bario, Ba’kelalan, dan Long Semadoh), Sabah (Long Pasia), dan Kalimantan Timur (Krayan dan Krayan Selatan).

Namun Lewi mengungkapkan rasa kecewanya karena hanya bisa memasarkan produk-produk organiknya ke Malaysia dan Brunei Darussalam, tidak Indonesia. Ia mengatakan, akses warga Krayan dan Krayan Selatan untuk menjual produknya lebih mudah ke kedua negara tetangga itu daripada ke negeri sendiri.

“Kami hanya bisa jual ke Malaysia dan Brunei karena bisa dijual langsung, distribusi menggunakan jalur darat. Sedangkan kalau mau jual ke dalam negeri, tidak ada akses jalur darat, hanya jalur udara yang biayanya mahal. Jadi keuntungan yang kami terima lebih sedikit dibanding kalau dijual ke Malaysia dan Brunei,” kata dia.

Sumber: cnnindonesia.com 
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :

Posting Komentar